ebanten :
pasar forex:

Penjualan Tanah Negara Hingga Terbit SPPT Bodong Di Pulau Panjang.






Serang-ebanten.com.Beredarnya kabar tentang dugaan penjualan tanah negara yang ada di Pulau Panjang, Kabupaten Serang Provinsi Banten mulai terkuak. Tidak tanggung-tanggung, tanah negara yang diduga telah dibebaskan dan dijual ke salah satu perusahaan asal Jakarta tersebut mencapai ratusan hektare.
Berdasarkan data yang di himpun bahwa tanah negara yang telah di jual hampir 700 hektar,sedangkan Pulau Panjang luas daerahnya 840 hektar,jikalau semua lahan di pulau panjang itu habis terjual maka dipastikan para penduduk asli di pulau panjang harus hengkang dari tanah kelahiran mereka semua.
yang lebih mengejutkan lagi,akibatnya kini masyarakat Pulau Panjang yang dahulu damai tentram,kini mulai pecah dan bergejolak saling berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk mendapatkan simpati masyarakat agar dapat menjual tanah garapan yang nota bene milik negara itu dengan harga yang rendah dan di jual kembali ke Perusaahaan asal Jakarata yang diketahui bernama PT ABBAYA dengan harga yang sangat tinggi haraganya,sedangkan pemilik lahan garapan hanya menerima 0,5 % dari hasil penjualan para mafia tanah di Pulau Panjang tersebut.
Sementara itu,disinyalir banyak para mafia tanah yang ikut andil dalam penjualan tanah milik negara yang berada di pulau panjang,dengan berbagai cara para mafia Tanah dadakan itu agar mendapatkan keuntungan  pribadi,misalnya lahan garapan dirubah menjadi sertifikat,tanah yang bersurat  GIRIK dijual dengan harga sertifikat,padahal tanah itu masih bersurat GIRIK,yang lebih mengejutkan lagi bahwa  SPPT objek tanah yang seyokyanya menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang ditenggarai banyak yang bodong.
Hal ini  berdasarkan  pengakuan salah seorang oknum yang kerja di Dispenda Pemkab Serang, bahwa hampir 60% SPPT di pulau panjang itu bodong,"hampir 60% SPPT di Pulau Panjang itu bodong,artinya  selama ini masyarakat membayar ke mana,ketika di cek SPPT belum terbayarkan,"ujar salah satu oknum Dispenda Kabupaten Serang di sela-sela ngobrol santai di ALFA MIDI Cipocok Serang Banten.
menyangkut perijinan di Pulau Panjang,telah di beritakan sebelumnya oleh Salah satu media lokal beberapa waktu lalu bahwa terkait Pulau Panjang terjadi pro dan kontra,sebab Sebagaimana diketahui, nilai investasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulo Panjang, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang mencapai Rp 100 miliar, Hal itu diketahui dari pengajuan perizinan untuk pembangunan tersebut ke Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Serang.
Kepala Bidang Investasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Serang Hanafi mengatakan, nilai investasi dari pengajuan pembangunan PLTU di Pulopanjang sekitar Rp 100 miliar. "Kalau tidak salah nilai investasinya sekitar Rp 100 miliar. Dalam hal ini yang jelas pemkab akan memberikan kebijakan sesuai aturan. Kalau ada permohonan itu kan tidak masalah. Namanya juga permohonan. Setuju atau tidak berdasarkan hasil kajian," katanya kepada Kabar Banten saat dihubungi melalui telepon selularnya, Selasa (27/10/2015).
Hanafi mengatakan, masing-masing dinas teknis yang terkait dalam hal ini akan memberikan saran dan pendapatnya. Nanti kan dinas terkait rapat, semua memberikan saran dan pendapatnya.
"Untuk pengajuan ini, sudah pernah pertemuan, tapi baru dibicara kan saja, semua dinas terkait kami undang untuk memberikan hasil kajiannya. Kalau BPTPM kan posisinya sebagai SKPD eksekutor yang mengeksekusi permohonan oleh pemohon, ketentuan rekomendasinya dari dinas teknis, misalnya dari tata ruang bagaimana untuk tata ruangnya, kemudian untuk tanahnya dari BPN bagaimana, kajian dampak lalulinta nya bagaimana menurut Dinas Perhubungan. Kemudian ketika produk hukum keluar, kami akan menyampaikan permohonan penertiban SK ke bagian hukum," tuturnya.
Hasilnya, kata Hanafi, memungkinkan atau tidak untuk dibangun, akan ditentukan dari hasil kajian. "Nanti bisa atau tidaknya dibangu disampaikan, kami juga nanti menyampaikan ke bagian hukum," ujar Hanafi.
Menurut Hanafi, secara pribadi tidak rasional jika lahan yang digunakan sesuai permohonan sekitar 700 hektare.,
"Luas Pulo Panjang kata BPN sekitar 700 hektare, menurut kades 800 hektare. Kemudian belum jelas juga mana yang tanah negara, kemudian fasilitas sosial dan fasilitas umum, masa diusir masyarakat, tidak bisa, pemkab juga tidak sembarangan," tuturnya.(suryadi)

12,13 Milyar Kegiatan Fullboard Dinas Pendidikan Banten TIDAK Diakui Kebenaranya

SERANG- bantencom- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten  menilai laporan yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Banten tentang kegiatan fullboard tidak dapat diyakini kebenarannya. Kegiatan berupa rapat ataupun Bintek yang dilakukan di hotel hotel dinilai dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi rill. Akibatnya keuangan negara dapat berpotensi rugi lebih dari 12,13 Milyar.

Jumlah keuangan negara yang berpotensi terjadi penyimpangan dapat dilihat dari laporan BPK. Perwakilan Provinsi Banten. Dinas Pendidikan dalam laporan penyampaian konsep pertama dari BPK adalah Rp 493.920.000. Laporan kedua Rp 493.900.000 sedangkan di laporan ke tiga Rp 11.149.937.

Potensi kerugian uang negara disebabkan banyaknya laporan dari kegiatan fullboard tidak rasionil, terutama tentang jumlah peserta yang tidak sesuai dengan kamar yang dimiliki oleh hotel dan tanggal serta waktu kegiatan yang dilakukan bersamaan.

BPK menilai bahwa PPTK tidak cermat dalam menyusun laporan, akibatnya banyak kegiatan yang berbeda tapi dilaksanakan bersamaan dalam satu hotel dan waktu bersamaan. Padahal kalau dilihat kapasitas yang tersedia dalam hotel tersebut, kegiatan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Ada kecenderungan panitia membuat laporan tidak sesuai dengan kegiatan yang ada.

Dicontohkan kegiatan di hotel Jayakarta Anyer yang dilaksanakan antara tanggal 20 Mei sampai tanggal 23 Mei 20015. Pada tanggal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Banten melaksanakan lima kegiatan secara bersamaan. Dari jumlah tersebut dilaporkan peserta dari keseluruhan kegiatan adalah 569. Sementara fasilitas akuptasi hotel hanya 115 dan jumlah kasur hanya 230. BPK menilai ada kekurangan akuptasi (jumlah kasur) sebanyak 339. Fakta ini yang membuat BPK perwakilan Banten laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten meng ada ada dan tidak sesuai dengan kondisi riil.

Hal ini memperlihatkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Banten tidak merencanakan kegiatan dengan matang. Padahal untuk semua kegiatan seharusnya sudah dapat direncanakan jauh hari sebelum belum waktu pelaksanaan. Panitia bisa benar- benar memperhitungkan jumlah peserta dan ketersediaan tempat sehingga laporanya bisa dipertanggungjawabkan.

Moratorium Rano Mandul, Ratusan Nelayan Sambangi Kantor Gubernur

SERANG- ebanten- Ratusan warga Pontang, Kabupaten Serang Banten sambangi kantor gubernur untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur Banten Rano Karno yang telah mengeluarkan moratorium tenteng penambangan pasir namun tidak dilaksanakan di lapangan.

"Moratorium yang dikeluarkan Rano terkesan hanya akal bakalan untuk meredam gejolak masyarakat aja, buktinya sampai sekarang aktifitas pengerukan pasir masih dilakukan kapal asing", ujar salah pengunjuk rasa Senen (9/5).

Aksi ratusan nelayan yang diikuti juga oleh ibu ibu dan anak anak itu terganjal oleh hadangan polusi dan Satpol PP yang telah menjaga gerbang kantor gubernur dari pagi hari. Para pengunjuk rasa hanya mampu berorasi di depan gerbang saja.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa yang sempat menuduh adanya oknum yang telah menerima upeti dari para penambang pasir. Para pengunjuk rasa juga mengajukan  tiga tuntutan terhadap pemerintah. Pertama melakukan audit lingkungan, dan mencabut seluruh ijin penambangan pasir laut yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.

Kedua, para pengunjuk rasa juga meminta pemerintah merehabilitasi kawasan pesisir yang rusak. Dan yang ketiga adalah menempatkan para petugas untuk mengawasi dan melarang para penambang pasir yang sampai saat ini masih melakukan penambangan.

Pengusaha Pasir Laut,Acuhkan Moratorium Gubernur Banten H.Rano Karno

Serang-ebanten-Para  pengusaha pasir laut di Propinsi Banten,nampaknya  tidak sedikitpun  gentar dengan moratorium Gubernur Banten H.Rano Karno,sebab para pengusaha pasir laut tersebut semakin menjadi dan kapal-kapal pengeruk pasir laut masih beroperasi dengan bebas.
Melihat kenyataan yang ada,Sejumlah nelayan Lontar yang tergabung dalam Front Kebangkitan Petani dan Nelayan (FKPN) Serang mendatangi Ombudsman Perwakilan Banten, Senin (2/5). Mereka menginformasikan bahwa penambangan pasir laut masih terus terjadi di Serang utara bahkan sampai kemarin.
Tidak pernah seharipun berhenti, bahkan ketika Gubernur Banten Rano Karno menyatakan mengeluarkan moratorium sementara guna penambangan pasir laut. “Siang malam terus menambang pasir nggak pernah berhenti,” kata Penasehat FKPN Serang Kholid Mikdar.
Kholid mengatakan bahwa warga dapat melihat dengan jelas aktivitas penambangan pasir laut tersebut karena jarak antara kapal dengan bibir pantai hanya sekitar 2 mil atau 3 kilometer. Bahkan pernah juga kapal terdampar ke daratan karena jarak kapal dengan pantai sangat dekat. “Saya sebagai rakyat sedih karena perintah Gubernur (untuk moratorium penambangan pasir laut) tidak didengar pengusaha pasir,” katanya.
Kholid mengatakan bahwa sebelumnya ia melaporkan dugaan adanya mala administrasi pada penambangan pasir laut yang dilakukan perusahaan besar. Untuk itu ia mempertanyakan perkembangan kasus itu sudah sejauh mana. “Kami juga melaporkan kasus lain, yaitu dugaan pemalsuan tanda tangan guna pendirian Koperasi Tirta Niaga Pantura,” katanya.
Koordinator Desa FKPN Serang Mafuh Hafi mengatakan bahwa moratorium penambangan pasir laut di perairan laut Serang Utara yang didengung-dengungkan Pemerintah Provinsi Banten tidak terbukti. Sebab di lapangan kapal besar masih terus mengeruk pasir laut. “Saya inginnya tanya langsung ke gubernur moratorium sudah ditetapkan atau belum. Karena di lapangan penambangan pasir laut masih terjadi,” katanya.
Asisten Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten Harri Widiarsa mengatakan bahwa perkembangan dari laporan yang disampaikan FKPN adalah pihaknya sedang berkoordinasi dengan Ombudsman pusat dan pihak lain di Jakarta.
Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan para ahli di kementerian untuk menelusuri analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil SKPD terkait seperti Badan Lingkungan Hidup dan Distamben Provinsi Banten. “Tapi pertama kami akan koordinasi dulu dengan dengan Ombudsman pusat,” ujarnya.(suryadi)


Mahasiswa Kecam Simposium PKI

PANDEGLANG –ebanten- Puluhan Mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mathlaul Anwar (UNMA), BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), BEM Fakultas Ekonomi UNMA, Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) menggelar aksi unjuk rasa didepan kampus UNMA Banten.
Aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh adanya simposium Nasional Tragedi 1965 yang digelar di Hotel Arya Duta Jakarta, 18 – 19 April lalu. Mahasiswa menuding kegiatan tersebut merupakan cikal bakal lahirnya kembali gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lantaran, Beberapa hasil rekomendasi tersebut mengarah kepada pembelaan partai yang jelas – jelas sudah menghianati Pancasila.
Pantauan wartawan, selain mereka bergantion orasi juga mengumpulkan seribu tandatangan mahasiswa sebagai bukti kecaman. Serta, membakar simbol – simbol PKI termasuk Gubernur Lemhanas Agus Widjojo yang dituding sebagai dalang dibalik simposium tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Raja Tarmiji Hantoro Saragi mengatakan, Rekomendasi dari simposium tersebut yakni meminta Presiden Joko Widodo atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk meminta maaf kepada Eks PKI. Karena, para Eks PKI menilai mereka hanya sebagai korban kekejaman rezim Orde Baru. “Dalam sejarah PKI memberontak terhadap pemerintah yang menganut paham Pancasila beberapa kali, ini menandakan bahwa mereka ingin menghancurkan Indonesia dan anti Pancasila,” ucapnya kepada wartawan.(beni)
Raja menambahkan, pihaknya meminta agar Presiden Joko Widodo tidak mengabulkan permintaan mereka. Karena, Jika dikabulkan maka jelas – jelas partai yang memiliki ideologi terlarang tersebut akan berdiri kembali. “Aksi kami hanya untuk mengingatkan agar masyarakat juga tidak ikut – ikutan dengan paham mereka,” ujarnya.
Senada dengan Raja, Nurul Fikri Pejabat BEM UNMA mengatakan, Selain mengecam hasil simposium tersebut ia juga meminta agar Pemerintah melakukan evaluasi ataupun pemecatan terhadap Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjoyo sebagai pengarah acara tersebut yang jelas – jelas pro terhadap PKI. “Lemhanas harusnya menjaga stabilitas Negara, Bukan memperkeruh suasana,” ungkapnya.(beni)

Gedung Sekolah Dasar Di Kabupaten Serang,Banyak Yang Rusak Parah.

SERANG – ebanten-Tiga  ruang  kelas  belajar  Sekolah  Dasar  Negeri  Bugel, Desa Pasir Limus, Kabupaten Serang mengalami kerusakan sangat parah.
Sedangkan pihak Dinas Pendidikan mengakui akan menganggarkan pembangunan sekolah yang kondisinya sudah rusak parah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Syaefudin, ada sebanyak 1.400 lebih ruang kelas di tingkat Sekolah Dasar  yang diketahui mengalami kerusakan yang parah. “Saat ini Kemampuan Kabupaten Serang tahun ini hanya membangun 140 ruang kelas,masih banyak PR kita untuk membangun sekolah yang seperti ini,Yang lebih parah rusaknya pun ada,” ujar Syaefudin kepada wartawan
Disinggung mengenai adanya pihak swasta (perusahaan) yang akan membantu membangun ruang kelas yang rusak di Kabupaten Serang, Syaefudin tentunya mengucapkan terima kasih. “Kalau ada yang peduli dan membantu, ya terima kasih. Justru kami merasa terbantu,” ujarnya.
Untuk diketahui, Dindik Kabupaten Serang telah menganggarkan pembangunan ruang kelas pada 2016 sebanyak 140 kelas yang terdiri dari 27 lokal. “Kebetulan SDN Bugel ini belum menjadi prioritas pembangunan.  Tingkat SD saja. Sekolah SD Negeri Bugel belum menjadi prioritas pembangunan,” paparnya.
Syaefudin menjelaskan bahwa masih banyak ruang kelas yang mengalami kerusakan yang lebih parah dari tiga ruang kelas SD Negeri Bugel. “Masih banyak yang lebih parah. Harapan kami dengan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), sekolah ini bisa dibangun tahun ini.”(yad)
 

Mau Berlangganan Berita dari ebanten